GSI.COM//TEBO_ Gugatan organisasi kemasyarakatan (Ormas) gerakan masyarakat anti korupsi (Gema Tipkor) terkait permintaan data dan pernyataan Bupati Tebo Agus Rubiyanto terhadap putusan PTUN yang sudah inkrah, serikat media siber (SMSI) Kabupaten Tebo mempertanyakan sikap dari anggota DPRD Tebo di nilai tidak serius menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan.
Hal ini terlihat hingga saat ini belum terlihat responnya terhadap hasil putusan tersebut,”ujar Hafizan Romy Faisal wakil ketua SMSI, Jum’at 15 Agustus 2025.
Menurut Romy, semestinya DPRD yang notabene wakil rakyat di tugaskan untuk mewakili masyarakat dalam menjaga aset milik rakyat sebagaimana fungsinya harus segera melakukan tindakan dan mempertanyakan kenapa dan ada apa hingga aset tersebut bisa hilang.
“ Dewan itu wakil kita di parlemen, mereka memiliki tanggungjawab penuh, mereka di gaji oleh masyarakat, seharusnya mereka meresponnya tegas untuk mempertanyakannya, di antaranya dengan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi mencari tahu fakta yang sebenarnya terjadi,” tegas Romy.
“ Kenapa dokumen bisa hilang, apa yang memotivasi dokumen tersebut hilang, dihilangkan atau memang hilang, inikan harus dipastikan motifnya,”imbuhnya.
Lebih lanjut Romy menyebutkan, sikap DPRD Tebo akan mempengaruhi legitimasinya di mata masyarakat.
“ Sikap DPRD yang pasif akan berdampak negatif dimata masyarakat, untuk itu kita harap dewan pro aktif lah menyikapi masalah ini,”pinta Romy.
Selain itu Romy menyebutkan, meski persoalan ini sudah ada proses hukum melalui PTUN namun dewan sebagaimana salah satu fungsinya adalah pengawasan tentunya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hilangnya dokumen tidak ada motif lain tapi viur hilang karena kelalaian.
” Sekali lagi tegas Romy, dewan harus jalankan fungsi pengawasannya karena untuk itu kita bayar gaji dan penuhi seluruh fasilitasnya, agar tidak liar asumsi masyarakat ,”tutupnya.)
