GSI.COM// VERA WIDIYA ASTUTI NIM: 2404011017 PRODI : HUKUM Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Di Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, toleransi menjadi salah satu pilar utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tanpa toleransi keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan justru dapat menimbulkan konflik yang merusak harmoni sosial. Dalam kehidupan berbangsa, toleransi Tidak hanya menjadi kebutuhan, Tetapi juga tanggung jawab bersama karena toleransi merupakan fondasi penting untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah perpecahan di tengah keberagaman. Indonesia, sebagai negara dengan masyarakat yang sangat majemuk, sangat memerlukan toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Dan juga toleransi bukan berarti menghilangkan identitas atau keyakinan pribadi, tetapi lebih kepada kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan Tanpa menghakimi atau memaksakan kehendak. Dalam kehidupan berbangsa, Toleransi mencakup sikap saling memahami, dan hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki perbedaan pandangan, dan keyakinan. Toleransi juga dapat menjadi jembatan untuk membangun komunikasi yang baik antar individu maupun antar kelompok. Dengan memiliki sikap toleran, masyarakat dapat menghindari konflik yang disebabkan oleh prasangka atau stereotip negatif terhadap kelompok lain. Sebaliknya. toleransi juga dapat mendorong terciptanya rasa kebersamaan dan solidaritas di tengah keberagaman.
Terdapat contoh kasus yang dimana seseorang diusir dari desa karna agama. Beragam kasus intoleransi berbasis agama di masyarakat disebut lembaga yang bergerak dalam hak asasi manusia, Setara Institut, marak karena pemerintah tidak sigap menanggulangi potensi konflik. Kesepakatan komunal menolak seseorang tinggal di daerah tertentu atas dasar agama, seperti yang terjadi terhadap seorang non-Muslim di Yogyakarta, dinilai bisa dicegah jika pemerintah konsisten mewujudkan asas kebhinekaan. Di sisi lain, pemerintah mengklaim memiliki prosedur pengawasan konflik sektarian, walau tak ada sanksi untuk pejabat yang lalai memelihara persatuan masyarakat.
Awal pekan ini terungkap kesepakatan antar warga di Dusun Karet, Pleret, Bantul, Yogyakarta, untuk menolak penduduk non-Muslim tinggal di desa mereka. Kepala Dukuh Karet, mengaku mengetahui keberadaan aturan itu telah berlaku sejak tahun 2015. Belakangan ia membatalkan kesepakatan itu karena seorang warga yang beragama Katolik mempersoalkannya. Seorang non-Muslim itu tak diizinkan warga Karet menetap di dusun itu karena tak memeluk Islam.
Dari contoh kasus diatas menunjukkan bahwasanya intoleransi di Dusun Karet, Pleret, Bantul, Yogyakarta, mencerminkan persoalan mendalam terkait pengelolaan keberagaman di Indonesia. Meski konstitusi Indonesia secara tegas menjamin kebebasan beragama dan mengamanatkan negara untuk melindungi setiap warga negara tanpa diskriminasi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang membuat aturan diskriminatif berdasarkan agama. Kesepakatan yang melarang penduduk non-Muslim tinggal di Dusun tersebut jelas melanggar prinsip dasar negara. Dan pembatalan aturan tersebut oleh Kepala Dusun merupakan langkah positif, namun fakta bahwa aturan itu bertahan sejak 2015 menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah. Karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aturan lokal sesuai dengan konstitusi dan tidak diskriminatif. Namun, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan oleh aparat memungkinkan aturan semacam ini muncul dan bertahan lama. Prosedur pengawasan yang disebutkan pemerintah tidak akan efektif tanpa sanksi tegas terhadap pejabat yang lalai menjaga persatuan dan kebhinekaan. Dan perlu diakui bahwa aturan tersebut dibuat atas persetujuan tokoh agama dan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan pentingnya peran tokoh masyarakat dan agama dalam membangun pemahaman yang inklusif. Jika tokoh agama atau pemimpin komunitas mempromosikan toleransi dan kesetaraan, potensi konflik dapat ditekan. Sebaliknya, jika mereka malah mendukung segregasi, intoleransi akan terus berkembang. Intoleransi sering kali berakar pada kurangnya pemahaman tentang nilai kebhinekaan dan kebangsaan. Program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan harus digalakkan, baik di sekolah maupun di komunitas.
Kasus di dusun tersebut adalah cerminan dari tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kebhinekaan. Intoleransi hanya dapat diatasi jika semua pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan individu bekerja sama untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Pembatalan aturan diskriminatif ini adalah langkah awal, namun perlu ada upaya berkelanjutan untuk mencegah kasus serupa di masa depan.
Toleransi merupakan hal penting untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang damai, harmonis, dan berkeadilan. Di Indonesia yang kaya akan keberagaman, Toleransi menjadi pondasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Namun, mewujudkan masyarakat yang Toleran bukanlah Tugas yang mudah. Karena diperlukan upaya bersama dari semua elemen bangsa terutama dari individu itu sendiri. Dan dengan pendidikan yang tepat, dan sikap saling menghormati Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia sebagai bangsa yang mampu hidup berdampingan dalam keberagaman.
Mari kita jadikan toleransi sebagai nilai yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan jadikan sebuah perbedaan sebagai hal yang dapat menyebabkan kehancuran, tetapi jadikan perbedaan sebagai persatuan yang membuktikan walaupun kita berbeda tetapi kita tetap satu sehingga kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera.
