GSI.com//MALANG-JAWA TIMUR- Proyek pembangunan Jembatan Kondang Lombok Dusun Lebak Sari, Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, beberapa bulan lalu, awak media patrolihukum.net sempat turun kelapangan untuk melakukan investigasi ke lokasi dan berupaya mengkonfirmasi terkait papan proyek yang terkesan disembunyikan (15-11-2023).
Berdasar pada undang-undang keterbukaan informasi publik seharusnya papan proyek tersebut terpampang jelas agar dapat diketahui oleh masyarakat, baik itu sumber anggaran maupun besaran anggaran. Begitu juga harus ada direksi kitnya dan gambar pekerjaan terpampang jelas sebelum proyek tersebut dimulai.
Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh salah satu warga masyarakat setempat, yang berharap agar setiap proyek pekerjaan fisik apapun yang menggunakan uang pemerintah /negara agar dipasang papan informasi proyek nya, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat bisa ikut mengawasi dan lebih maksimal hasilnya serta jauh dari penyimpangan.
“Entah apa sebabnya, Jarang sekali ada dipasang papan informasi proyek di daerah kami, beda dengan Kabupaten sebelah, mereka tertib, disiplin dalam merealisasikan aturan dan hasilnya juga luar biasa bagus bangunannya, kokoh awet dipakai. Kami berharap kedepannya para pelaksana proyek di daerah kami bisa lebih disiplin dan taat aturan” ungkapnya.
Lebih lanjut warga mengungkapkan harapannya agar Bupati dan DPR, serta dinas-dinas terkait bersedia turun langsung ke lokasi untuk melihat langsung situasi dan kondisi warganya yang ada dipinggiran, dan fokus membangun dari pinggir, agar kesejahteraan warga pinggiran bisa cepat meningkat pesat seperti masyarakat yang ada di kota.
” Kami juga berharap sesekali Bupati dan DPR turunlah ke daerah kami untuk melihat situasi dan kondisi kami saat ini bagaimana infrastruktur di daerah kami sangat memprihatikan” imbuh warga (31-01-2024).
Namun saat awak media ini datang ke lokasi proyek, salah satu pekerja yang mengaku kepala pekerja menyampaikan alasan, mengapa papan proyek tersebut tidak terpasang, jawabnya sangat tidak masuk akal, dan papan proyek tersebut terkesan disembunyikan.
“Papan proyek nya mungkin sudah rusak terkena angin” ujarnya.
Kejanggalan lain yang ditemukan awak media ini adalah, sang pengawas yang seharusnya ada di lokasi, untuk mengawasi proyek pemerintah yang menelan anggaran milyaran rupiah tersebut, agar lebih maksimal hasilnya dan tidak terkesan asal-asalan dalam pengerjaanya, namun faktanya sang pengawas pun tidak berada di lokasi.
Muncul dugaan bahwa sang pengawas tidak mungkin turun untuk mengawasi proyek tersebut, pasalnya di lokasi tidak ditemukan mes untuk menginap, tampak juga di lapangan sebagian para pekerja yang tidak gunakan APD.
Diduga material yg digunakan pun tidak jelas asal usulnya, sehingga diragukan kualitas dan kuantitas materialnya, pasalnya salah seorang yang diduga merupakan salah satu suplayer material proyek tersebut, mengungkapkan kepada awak media ini, bahwa sebagian material proyek tersebut di dapat dari sungai.
” Sebagian pasir dan batu nya kami beli dari warga sekitar mas, sebagian material besi dan semen dikirimkan dari pihak Kontraktor CV, pasir kami ya ambilnya dari sungai glidik sini” ungkapnya.
Awak media ini pun mencoba untuk meminta nomor pengawas kepada kepala pekerja, untuk keperluan konfirmasi terkait kondisi fakta yang terjadi di lapangan, Namaun sang pengawas pun terkesan disembunyikan oleh anggota nya yang ada di lapangan.
“Pengawas sedang ada rapat katanya mas, tidak bisa kesini, kalau nomor nya mohon maaf saya tidak berani memberikan” kata kepala pekerja.
Lebih lanjut awak media pun mencoba untuk mendatangi kantor dinas pekerjaan umum Bima Marga, Kabupaten Malang, namun hasilnya pun sama saja, tidak seorang pun yang berhasil ditemui untuk dikonfirmasi oleh awak media ini, semua terkesan disembunyikan.
“Maaf mas kepala dinas dan semua pejabat sedang tidak ada, PPK, PPTK, dan semua pejabat utama tidak ada ditempat, hari ini tidak ada yg bisa ditemui, kalau mau silahkan menunggu” ujar salah satu staf nya.
Ada apa dengan dinas PU Bina Marga, Kabupaten Malang,
Bagaimana mungkin semua pejabat tidak ada di kantor saat jam dinas, yang anehnya lagi kondisi tersebut terjadi berulang kali, uniknya lagi di kantor tersebut tidak disediakan buku tamu. Padahal buku tamu merupakan salah satu benteng birokrasi, setiap awak media ini datang dan berusaha untuk konfirmasi demi keseimbangan berita nya, hasilnya selalu nihil, lagi lagi awak media disuguhi dengan dugaan kebohongan, dan terkesan alergi dengan wartawan.
Awak media ini berharap kepada Bupati Malang agar segera mengevaluasi semua anggotanya agar lebih humanis terbuka kepada siapapun terlebih lagi kepada wartawan yang notabene merupakan kontrol sosial dan mitra pemerintah.
(Tim/red).
